Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat

MANGKUNEGARA.COM - Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Dibuat mandiri oleh mahasiswa dan ditayangkan pada portal mangkunegara.com.

• [message]
• ##check##Ditulis Oleh : M. Yuda Prastiyawan
• Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban Kelas Reguler B

Hukum berfungsi sebagai media pengatur interaksi sosial.Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk  mengenai   apa  yang  harus dilakukan   mana  yang  boleh   dan  tidak   boleh dilakukan  dengan   harapan   segala  sesuatunya berjalan secara tertib dan teratur.  Sekaligus dalam posisi masyarakat yang teratur tersebut, hukum dijadikan sarana untuk mewujudkan  keadilan sosial, di sini hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat.Masyarakat terlindungi,aman dan nyaman.Hukum  dapat juga  berfungsi  sebagai penggerak  pembangunan  yaitu dapat  membawa masyarakat ke arah  yang lebih maju[1].

Selain itu, fungsi hukum yang lain yaitu meningkatkan daya berfikir masyarakat  menjadi semakin kritis. Kritis karena masyarakat  mengetahui  hak  dan  kewajiban konstitusional yang dimilikinya.Kenyataannya dalam kehidupan masyarakat yang sedang membangun dan semakin kompleks, telah terjadi pergeseran dalam tatanan nilai dan atau budaya, pengabaian  atas nilai kejujuran,semakin menipisnya budaya malu, disorientasi atas kehormatan, berkembangnya hedonisme, pengabaian hak-hak dasar manusia, juga hilangnya kepercayaan terhadap hukum dan penegak hukum,    kepatuhan terhadap hukum merosot tajam. Bahkan menipisnya kebersamaan, rasa kekeluargaan, tolong menolong dan paguyuban.Sangat  hebatnya pergeseran nilai membuat fungsi hukum tidak akan cukup hanya sebatas  memelihara  ketertiban saja melalui berbagai peraturan dan prosedur penegakkan peraturan. Kehidupan sosial yang selalu berubah  menyebabkan  hukum  harus  selalu dibicarakan  kembali agar proses  bekerjanya di masyarakat guna mewujudkan tujuan hukum yang dapat diidentifikasi yaitu menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan  ketertiban  dan perdamaian serta mewujudkan keadilan dapat dirasakan. 

Perwujudan  hukum tidak dapat dilihat secara linier, karena hukum juga tidak bisa bekerja sendiri dan bahkan hukum tidak power full. Proses pembentukan hukum  dipengaruhi oleh banyak subsistem, dimana hukum merupakan satu subsistem dari sistem yang besar.Dalam pemberdayaan hukum atau penegakan hukum juga demikian, memerlukan fasilitas dan sistem pembuktian di luar ilmu hukum, misalnya forensik atau teknologi informatika.Bila hendak memahami  fungsi hukum dalam pembangunan, maka memiliki 4[2] (empat) fungsi yaitu
[post_ads]

1. Hukum  sebagal pemeliharaan  ketertiban  dan keamanan
2. Hukum sebagai sarana pembangunan.
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. 

[next]

Fungsi  hukum  yang  lain sebagai  sarana untuk melakukan pembaharuan masyarakat (social engineering).Kaidah-kaidah hukum sebagai sarana untuk melakukan social engineering mempunyai peranan penting  terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki  atau direncanakan. Proses rekayasa sosial, memerlukan pelopor perubahan yaitu seseorang atau kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat  sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga sosial.Dalam fungsinya sebagai perekayasa sosial, hukum harus dapat membentuk masyarakat sebagai mana yang dikehendaki dan selalu berada dibawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut.[3] 

Menurut Dror, hubungan antara hukum dan  perubahan   sosial  (kehidupan   masyarakat) berkaitan dengan dua sifat hukum yaitu pertama, hukum  di  dalam  suatu  masyarakat   itu  secara keseluruhan  sebagai suatu sistem yang ke dalam menyangkut bagian-bagian yang salingberserasi dan keluar  berada  di dalam  keadaan  yang berserasi dengan keseluruhan jaringan hubungan intern yang ada.Hukum merupakan  suatu subsistem di dalam kerangka keseluruhan budaya masyarakat, dan erat berkaitan   dengan proses-proses dan pranata-pranata pembuatannya,penerapannya dan pelaksanaannya. Kedua,hukum itu merupakan pula suatu unsur yang selalu merembes serta memasuki setiap pranata sosial yang ada dan selanjutnya selalu memainkan peranan yang penting di dalam setiap pranata tersebut.Hams diakui, kemungkinan penggunaan hukum sebagai alat untuk menimbulkan perubahan  sosial (mengatur,  menjaga kehidupan masyarakat),  serta  kemudian  mempengaruhi arahnya.Lawrence  Freidman pada perspektiflain, fungsi  hukum  adalah;  Pertama  sebagai  sistem kontrol. Dengan kata lain, hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. Hukum memerintahkan orang,  apa yang harus  dan jangan  dilakukan  dan hukum itu menjunjung perintah-perintahnya dengan paksa. Kedua, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa.  Jadi hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa. Ketiga, fungsi redistribusi atau  fungsi  rekayasa   sosial. Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum untuk mengadakan  perubahan  sosial yang berencana   yang  ditentukan    oleh  pemerintah. Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (social maintenance) dan Kelima, hukum berfungsi mengawasi penguasa  itu sendiri. 

Pandangan I.S. Susanto,hukum  memiliki  fungsi  primer yang diimplemenasikan pada aspek perlindungan, keadilan,dan pembangunan. Dalam kehidupan masyarakat terutama di Indonesia, hukum berfungsi secara:  

• Direktif,sebagai pengarah  dalam membangun   untuk    membentuk masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan bernegara.
• Integratif,  sebagai pembina kesatuan bangs a.
• Stabilitatif,    sebagai   pemeliharaan  dan       penjaga keselarasan,       keserasjan       dan keseimbangan   dalam   kehidupan bemegara  dan bermasyarakat.
• Perfektif,   sebagai   penyempurna terhadap tindakan-tindakan administrasi negara  maupun sikap  tindak  warga dalamkehidupan   bernegara   dan bermasyarakat.
• Korektif,baik terhadap warga negara maupun administrasi negara dalam mendapatkan keadilan.

Keanekaragaman  fungsi hukum, diemban dalam sistem hukum dengan menekankan kepada proses penguatan sisi penegak hukum, pembentuk hukum  (peraturan perundang-undangan),  dan masyarakat secara  komprehensif dan  ho listik (pemberdayaan  yang lengkap  dan menyeluruh) Memberikan  peran  dan atau kekuatan  terhadap masyarakat merupakan pembagian kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkankesadaran masyarakat akan eksistensinya.

[next]

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan yang dilakukanolehhukum untuk menimbulkan perubahan di dalam masyarakat  dapat dilakukan melalui dua saluran, yaitu langsung dan tak langsung.Di dalam peranannya yang tak langsung, maka hukum dapat menciptakan lembaga-lembaga di dalam masyarakat yang  pada  gilirannya  nanti  akan  menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan di dalam masyarakat.Hukum dengan otoritasnya diperlukan dalam upaya membatasi wewenang, tugas pokok dan  fungsi,  bahkan   kekuasaan  lembaga   yang dibentuk. Keberadaan lembaga  yang dibentuk mendorong terjadinya perubahan-perubahan dan berpengaruh terhadap perkembangan- perkembangan di bidang sosial, ekonomi dan po litik. Hukum juga   memberikan peranannya  dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat luas melalui pembentukan hukum   (peraturan perundang-undangan)yang  menimbulkan  suatu   atauran, prosedur dan tata tertib ham  dalam bidang tertentu (hukum materiil dan formeel).Kehidupan masyarakat selalu dilanda perubahan,termasuk berbagai peraturan yang berlaku. Fungsi hukum yang mengatur,sebagai dasar pembenaran atas pelaksanaan kekuasaan yang ada (legalitas),jelas tidak terelakkanuntuk menjadibagian yang hams diubah. Bahkan dikatakan,dalam suasana perubahan sosialtersebut, hukumlahyang akan paling cepat terkena Keadaan tersebut berhubungan denganfungsi hukum yang memberikan  bentuk-bentuk pada hubungan kemasyarakatan,ia bisajuga dikatakan sebagai menentukan prosedur-prosedur  yang hams ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuan sosial yang dikehendaki oleh masyarakat. Hukum memang tidak menciptakan sendiri substansi yang diatumya Hubungan-hubungan sosialyangterjadi dimasyarakat, persoalan-persoalan yang timbul di tengah-tengah proses perubahan sosial(kehidupanmasyarakat)yang begitu cepat telahmemaksahukum untuk menjalankan pengaturan yang sesuai dengan perubahan tersebut. Dankarenaitu, posisihukumdalam perspektif fungsinya hams dilihatdalam kacamata yang selalubelum final, hams selalu dipandang secara kritis progresif dan rekonstruktif.

[post_ads_2]

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, selalu melihat tingkah laku seseorang ditempatkan dalamkerangka sistem sosialyang lebihbesar dimana di dalamnyaterdapat subsistemyang merupakan suatu kesatuan hirarchis.Sebagai sub sistem sosial,hukum berfungsi  untuk melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalammemenuhi kebutuhannya asertamencegah timbulnya  konflik-konflik  dan  hal-hal  lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial  dan produktivitas masyarakat.Dalam kegiatan ekonomi, hukum berpengaruh dalam pemberian norma-norma yang mengatur perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan-perbuatan ekonomi.Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan  untuk membatasi perbuatan orang,memberikan  perlindungan dan   jaminan   berusaha,    ataupun   optimasi penyelenggaraan  kesejahteraan masyarakat  dapat dicapai.

Fungsi integrasi yang dilakukan oleh hukum menjadi penting karena perubahan  masyarakat dalam konteks yang kecilsemisal perencanaan  pembangunan ekonomi (suatu perubahan  yang dilakukan secara sadar terencana ), hukum dapat menjadi landasan  kerangka kerja kebijakan  ekonomi atau memberi jaminanhukum terhadap setiap perkembangan hubungan  atau peristiwa   hukum  dalam masyarakat.Legalitas memberikan keabsahan  terhadap  fungsi integrasi hukum, fungsirekayasa   sosial, maupunhubungan dan atau peristiwa hukum, bahkan mampu memberikan prediktabilitas kepada pelaku ekonomi dalam rangka menjalankan  usahanya.Melalui fungsi-fungsi  hukum yang berkeadilan  (bermoral),  maka  pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat produktif  ataupun konsumtif maupun ekplorasi  sumber daya alam yang terbatas akan diatur, ditata sedemikian rupa aspek pemanfaatan,pengolahan dan  pengalokasian (distribusi),kontrak-kontrak yang diadakan untuk hal itu, serta perlindungan  hak milik. Fungsi hukum agar berjalan di atas relnya selalu dikontrol oleh pemegang kekuasaan  yang amanah, oleh social control, oleh kepentingan umum, oleh kepatutan, dan kebiasan.Hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, ubi societas ibi ius.Ada yang penting diantara dua hal itu, yaitu relasi kekuasaan  dalam masyarakat.Impelementasi fungsi hukum sangat dipengaruhi dengan tipologihukum itu sendiri dalam menata masyarakat melalui suatu kekuasaan. Apalah artinya hukum (tertulis) tanpa kekuasaan.Memahami tipologi hukum penting bagi pemegang kekuasaan sebagai landasan konsep  cara berhukum,  cara bekerjanya hukum. Melalui tipologi hukum, pemegang kekuasaan (pemegang kekuasaan dalam systemperadilan, pejabat publik, para manager perusahaan)dapat ditetapkan secara kumulatif atau atematif sesuai dengan kasus yang dihadapidemikepentinganmasyarakat1uas (menerapan hukum secara represif)tanpa memanipulasi hukum, untuk memperoleh pencapaian keadilan formal (kepastian  hukum tertulis secara materiil maupun fonneel ), atau dalamupayamencarikeadilan subtansif .Penerapan   tipologi  hukum terhadap masyarakat yang kehilangan kendali karena semisal manipulasi dan transaksi, serta penuh sandiwara akan Mengakibatkan timbulnya disfungsi hukum.Lebih berbahaya adalah dapat kehilangan legrtimasinya.Maka, kebutuan hukum dan kegamangan dalam berhukumkemudian ditafsirkandan diformulasikansesuai konteksnya guna memperoleh keadilan substansi sehingga fungsihukum yang dioperasionalkan oleh pemegang kekuasaan itu benar-benar sebagai sebuah pengayoman masyarakat.Implementasifungsihukumditerimamasyarakat karena pemegang  kekuasaan memahami bagaimana bekerjanya hukum yang berkeadilan.

[post_ads_2]
[next]

KESIMPULAN:

Berdasarkan pembahasan sebagaimana diuraikan  di  atas   dan  dikaitkan  dengan permasalahan, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Hukum yang adil akan berfungsi dengan penuh karena diterima dalam kehidupan masyarakat.
2. Fungsi hukum dapat dioptimalkan  melalui pemberdayaan masyarakat dengan mewujudkan kesadaran dan  kepatuhan hukum,   serta pengayomanpemegang kekuasaan  menuju masyarakat sejahtera.

Daftar bacaan:

Mochtar Kusumaatmadja,  1986, Fungsi Dan PerkembanganHukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Penerbit Binacipta, hlm.11

C.F.G Sunaryati Hartono, 1985, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung Penerbit Binacipta,hlm.56

Satjipto Rahardjo, 1983, Op.Cit, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, him. 112

---

[1] Mochtar Kusumaatmadja,  1986, Fungsi Dan PerkembanganHukum Dalam Pembangunan Nasional, Bandung, Penerbit Binacipta, hlm.11

[2] C.F.G Sunaryati Hartono, 1985, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung Penerbit Binacipta,hlm.56

[3] Satjipto Rahardjo, 1983, Op.Cit, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, him. 112

DISCLAIMER:

Konten dari tulisan ini adalah milik mahasiswa yang bersangkutan. Segala sesuatu berkaitan dengan isi tulisan sepenuhnya menjadi otoritas mahasiswa. Penayangan pada website ini juga telah melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan.