Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial

Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban
MANGKUNEGARA.COM - Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Dibuat mandiri oleh mahasiswa dan ditayangkan pada portal mangkunegara.com.
  • [message]
    • ##check##Ditulis Oleh :  Abdulloh Wafi
      • Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban Kelas Reguler B
Kaidah, merupakan isi pikiran (gedachteninhoud) yang dimunculkan oleh sebuah perkataan tertentu jika sebuah objek atau seorang pribadi memperoleh suatu nama. Apa yang timbul dalam pikiran kita sebagai arti perkataan, mengingat penunjukan perkataan itu pada obyek atau orang tertentu. Sesuatu yg dipikir, tiap sesuatu yg telah dibentuk dalam jiwa manusia, yg sepenuhnya mengesampingkan pertanyaan epistimologikal tentang apakah sesuatu yang di pikir itu, sesuatu yang sesuai dengan yang ada dalam kenyataan di luar kesadaran.

Dalam sejarahnya, kaidah hukum tidaklah sama sifat dan macamnya dengan kaidah sosial lainnya. Namun, dalam kenyataannya kaidah hukum yang kini berlaku dalam kehidupan masyarakat, ada yang berbentuk tertulis dan ada pula yang berbentuk tidak tertulis. Kaidah sosial lainnya ada yang berasal dari masyarakat itu sendiri dan ada pula yang berasal dari luar masyarakat.

Untuk mengetahui perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya, berikut pembagian kaidah-kaidah sosial.

Kaidah hukum, adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Kaidah hukum ditujukan kepada sikap lahir manusia atau perbuatan nyata yang dilakukan manusia. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikannya adalah bagaimana perbuatan lahiriyah orang itu. Kaidah hukum tidak hanya memainkan peranan dalam hubungan antara pemberi perintah (pembentuk UU) dan penerima perintah (justisiabel), tetapi juga mempunyai jangkauan yang lebih luas. Kaidah hukum adalah kaidah sosial yg hidup dalam masyarakat hukum, yg berkaitan dengannya para justiabel mempertautkan harapan-harapan (expectation) yg sah, terlepas dari apakah aturan hukum itu secara langsung dutujukan untuk mereka atau tidak. Seorang yang dalam batinnya tertanam sifat buruk, tidak menjadi persoalan dan tidak akan dihukum sepanjang sifat buruk itu tidak diwujudkan dalam perbuatan konkret. Sifat buruk dalam batin, baru menjadi persoalan bagi kaidah huku, apabila sifat buruk itu menjadi perbuatan konkret yang dilarang.
[post_ads]
[next]
Kaidah Kesusilaan, menurut Sudikno Mertokusumo (1986:7) “kaidah kesusilaan berhubungan dengan manusia sebagai individu karena menyangkut kehidupan pribadi manusia”.

Sebagaimana layaknya manusia, kehidupan pribadi merupakan hal yang sangat diproteksi dari dalam diri, hingga untuk mengetahui isi hati seseorang hanya pribadi orang tersebutlah dan TuhanNya yang mengetahui akan kesalahan yang telah diperbuatnya. Maka dari itu kaidah kesusilaan bersifat otonom, artinya sebuah aturan tingkah laku apakah itu mau diikuti atau tidak tergantung dari kehendak sikap batin manusianya.

Sebagai contoh misalnya korupsi merupakan perbuatan yang dilarang, dan Kaidah kesusilaan seorang Pejabat Negara untuk tidak melakukan hal tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa Pejabat Negara tersebut bukan takut kepada sanksi berdosa pada Tuhan, melainkan kata batinnya sendiri yang menganggap perbuatan itu tidak patut untuk dilakukan atau bertentangan dengan kehendak hatinya.

Kaidah Agama, merupakan kepercayaan manusia akan tingkah lakunya yang berhubungan dengan dunia dan akhirat yang bersumber dari Tuhan. Manakala perbuatan yang dilakukan tersebut menyimpang dari sebuah ajaran-ajaran agama maka manusia tersebut akan menanggung dosanya di akhirat kelak.

Achmad Ali membedakan atas dua kaidah tersebut, yakni kaidah agama yang khusus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan; dan kaidah agama yang umum mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Salah satu contoh dapat dilihat pada agama islam dimana sanksinya ada sanksi di dunia dan di akhirat kelak.

Namun kedua sanksi tersebut baik yang secara khusus maupun yang secara umum kedua-duanya termasuh kaidah sosial karena meskipun ada yang mencakup sanksi di akhirat kelak, tetapi sebab dari perbuatannya dilakukan di dunia.

Kaidah Kesopanan, menurut Sudikno Mertokusumo (1986:7) adalah sesuatu hal yang didasarkan atas kebiasaan, kepatutan, atau kepantasan yang berlaku dalam masyarakat. Salah satu perbedaan yang paling mendasar dimana kaidah kesopanan ditujukan pada sikap lahir manusia, demi penyempurnaan dan ketertiban dalam masyarakat.

Sanksi daripada kaidah ksopanan berwujud teguran, cemoohan, celaan, pengucilan, dan sejenisnya yang tidak dilakukan oleh masyarakat secara terorganisir, melainkan dilakukan sendiri-sendiri. Sebagai contoh ada seorang koruptor yang tertangkap oleh KPK, maka warga Indonesia akan memberikan sanksi apakah itu cercaan, cemoohan ataukah pengucilan dari pergaulan masyarakat. Namun hal ini bagi saya pribadi masih terdapat kesimpangsiuran, orang yang biasanya menjalani sebuah proses pemeriksaan korupsi dimana para koruptornya kita bisa lihat di TV malah diberi support yang luar biasa atau adanya pilih kasih terhadap tahanan koruptor (kejahatan khusus) dibandingkan dengan tahanan kejahatan umum, entah apakah orang tersebut merupakan dulunya seorang pejabat (orang besar) ataukah para penegak hukumnya yang masih kerdil didepan para koruptor.
[post_ads_2]
[next]

Sifat dan Bentuk Kaidah Hukum Dilihat dari sifatnya, kaidah hukum dapat dibagi menjadi dua:
  1. Hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum itu bersifat a priori harus ditaati, bersifat mengikat dan memaksa.
  2. Contoh : apabila seorang guru Sekolah Dasar akan mengadakan pungutan, maka ia tidak boleh melanggar peraturan undang-undang yang mengatur tentang PNS, pendidikan, korupsi dan sebagainya. Bila ia terbukti melakukan pelanggaran hukum karena pungutan tersebut, maka ia dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.
  3. Hukum yang fakultatif maksudnya ialah hukum itu tidak secara a priori mengikat. Kaidah fakultatif bersifat sebagai pelengkap.
  4. Contoh : Setiap warga negara berhak untuk mengemukakan pendapat. Apabila seseorang berada di dalam forum, maka ia dapat mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama sekali.

Berdasarkan isinya, kaidah hukum dapat dibedakan menjadi tiga:
  1. Perintah (impere/gebod), yang merupakan kaidah hukum yang berisi perintah untuk wajib bagi seseorang berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya akan dipandang baik.
  2. Larangan (prohibere/verbod), dalam hal ini, kaidah hukum berisi larangan yang harus dipatuhi oleh warga supaya tidak melakukan tindakan-tindakan yang yidak diperkenakan oleh pemerintah.
  3. Dibolehkan (permittere/mogen). Dalam hal ini, kaidah hukum berisi perkenaan atau segala sesuatu yang boleh dilakukan setiap warganya. Misalnya, dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal29 tentang Perjanjian Perkawinan, bahwa kedua belah pihak dibolehkan mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, baik dilakukan pada waktu perkawinan atau sbelum perkawinan.

Sanksi Kaidah Hukum
Hukuman atau sanksi adalah perlakuan tertentu yang sifatnya tidak mengenakkan atau menimbulkan penderitaan, yang diberikan kepada pihak pelaku perilaku menyimpang. Hukuman semestinya diberikan sebanding dengan kualitas penyimpangan yang dilakukan. Pemberian hukuman tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Biasanya pemberian hukuman dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Siapakah yang dimaksud sebagai pihak yang berwenang, sangat tergantung pada konteks persoalannya. Misalnya, dalam konteks kehidupan di kantor, maka pihak berwenang adalah atasan. Dalam konteks kehidupan sosial pihak yang berwenang memberikan hukuman misalnya polisi atau pengadilan.

Demikian pula, pemberian hukuman tidak boleh dilakukan sembarangan atau sesuka hati. Pada prinsipnya hukuman harus diberikan setimpal dengan kualitas kesalahan. Lembaga peradilan biasanya telah mengatur mekanisme pemberian hukuman. Fungsi dari hukuman, setidaknya ada dua, yaitu:

Menyadarkan pelaku perilaku meyimpang sehingga tidak melakukan perilaku menyimpang lagi. Memberikan contoh kepada pihak yang tidak melakukan perilaku menyimpang, bahwa bila mereka melakukan perilaku menyimpang akan mendapatkan hukuman.

Sanksi kaidah hukum tersebut bersifat eksternal, berwujud ganti rugi perdata, denda, penjara sampai hukuman mati.
[post_ads]
[next]

Kesimpulan
Kaidah hukum merupakan ketentuan tentang prilaku. Pada hakikatnya apa yang dinamakan kaidah adalah nilai karena berisi apa yang “seyogyanya” harus dilakukan. Sehingga harus dibedakan dari peraturan konkrit yang dapat dilihat dalam bentuk kalimat-kalimat.
[post_ads]
Daftar Bacaan
http://ocw.usu.ac.id/course/download/10430000007-penemuan-hukum/hk_507_slide_kaedah-kaedah_hukum.pdf
http://tiarramon.wordpress.com/2009/05/11/ilmu-hukum/
http://hukum.kompasiana.com/2012/08/23/kaidah-sosial-dalam-bermasyarakat-487480.html
http://www.anneahira.com/kaidah-hukum.htm

DISCLAIMER:
Konten dari tulisan ini adalah milik mahasiswa yang bersangkutan. Segala sesuatu berkaitan dengan isi tulisan sepenuhnya menjadi otoritas mahasiswa. Penayangan pada website ini juga telah melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

KOMENTAR

Name

AGAMA,2,Biografi,1,BLOG,16,Dosen,26,Download,15,Foto,14,HUKUM,4,HUMANIORA,9,Instagram,7,Jadwal Kuliah,2,Mahasiswa,49,Makalah,6,MANGKUNEGARA,6,Materi Kuliah,13,POLITIK,3,Puisi,1,Reguler A,26,Reguler B,24,Rubrik Mahasiswa,49,Sastra,1,Sejarah,2,Tugas Kuliah,53,
ltr
item
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.: Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial
Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial
Kaidah Hukum dan Kaidah Sosial
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s320/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s72-c/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
https://www.mangkunegara.com/2018/11/kaidah-hukum-dan-kaidah-sosial.html
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/2018/11/kaidah-hukum-dan-kaidah-sosial.html
true
8785525627328632150
UTF-8
Tampilkan Semua Post Tidak Menemukan Post TAMPILKAN Baca Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Home HALAMAN POSTS Tampilkan Semua BACA JUGA: TAG ARSIP CARI SEMUA POST Artikel yang Anda cari tidak ditemukan Kembali Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy Semua Seleksi Semua Semua Code Telah Tercopy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy