Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah

Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban

MANGKUNEGARA.COM - Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Dibuat mandiri oleh mahasiswa dan ditayangkan pada portal mangkunegara.com.
  • [message]
    • ##check##Ditulis Oleh :  Sukma Isnania Fajarwati
      • Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban Kelas Reguler B
  1. KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH
  2. Untuk membidik kata kepastian hukum, maka sudah pasti terlebih dahulu mengetahui arti kata dari kepastian hukum tersebut. Kepastian hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “kepastian dan hukum”. Kepastian adalah suatu perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan (Cst Kansil, Christine St.Kansil Etc, 2009:385). Sedangkan hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi (2010:24). 
    Kepastian hukum mengandung dua pengertian. Pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah (2008:137). 
    Pada kenyataanya, apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan seringkali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum. Begitupun sebaliknya, tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Apabila dalam pratiknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah sebab keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit.
    [next]
  3. KEPASTIAN SUBYEK HAK ATAS TANAH
  4. Menurut Muchtar Wahid (2008:135), Kepastian subyek adalah kepastian mengenai siapa yang berhubungan untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah, mengenai ada atau tidaknya hak-hak dan kepentingan pihak ketiga, serta untuk mengetahui perlu tidaknya di adakan tindakan-tindakan untuk menjamin penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan secara efektif dan aman. 
    Pada dasarnya setiap hak atas tanah dikuasai oleh negar, dan negara dapat menentukan dan mendistribusikan hak-hak tersebut kepada masyarakat. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (selanjutnya disebut UUPA) bahwa “Atas dasar hak menguasai dari negara. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”. 
    Dari uraian pasal diatas, dapat diketahui bahwa adanya subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah, diantaranya :
    1. Perseorangan ( Individu )
      • Dapat disebut Naturlijk Person ( Natural Person ) yaitu subyek hukum secara alami.
      • Contoh Ilustrasi :
        Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 56 Atas Nama Tuan Malik. (berarti negara telah memberi hak kepada Tuan Malik secara personal untuk menguasai tanah tersebut sebagai sebuah subyek hukum).
    2. Kelompok (Bersama-sama)
      • Dalam UUPA hal ini dikenal dengan Tanah Ulayat
      • Contoh Ilustrasi :
        Surat Tanda Bukti Hak Atas Tanah Ulayat Nomor II atas nama masyarakat hukum Adat Samin. (berarti hak atas tanah tersebut dimiliki atau dikuasai oleh sekelompok orang yang tergabung dalam masyarakat Adat Samin).
    3. Badan Hukum
      • Dapat disebut dengan Recht Person ( Legal Person ) yaitu subyek hukum yang memiliki hak karena hukum yang menentukan dia sebagai subyek hukum.
      • Badan hukum meliputi Lembaga Negara, Kementrian, Lembaga Pemerintah Non-Kementrian, Badan Otorita, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Badan Keagamaan, Badan Sosial, Badan Hukum Asing yang mempunyai Perwakilan di Indonesia, PT, Yayasan, Dll.
  5. KEPASTIAN OBYEK HAK ATAS TANAH
  6. Obyek hak atas tanah adalah perihal mengenai obyek hak (tanah) tertentu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum. Kepastian obyek hak ini meliputi letak dan batas-batas bidang tanah yang dilekati suatu hak diatasnya. 
    Hal ini bertujuan agar dapat dilakukannya rekonstruksi ulang untuk menghindari kemungkinan munculnya sengketa dikemudian hari, baik yang berkaitan dengan letak, luas, maupun batas. 
    Untuk menjamin kepastian hukum, maka obyek hak atas tanah yang dimiliki oleh subyek hukum harus dituliskan atau dicatatkan secara jelas dan rinci mengenai jenis hak, batas wilayah dan jangka waktu (bila ada). 
    [post_ads]
    [next]
    Contoh ilustrasi kasus : 
    Tuan Widodo memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 400 meter persegi, dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Nomor 165 Tahun 1995 yang terletak di Desa Sugihan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban. Setahun setelahnya, tepatnya pada bulan Mei tahun 1996, Tuan Widodo menjual tanah tersebut kepada Tuan Kasmuri. Pada waktu akan dilakukan balik nama, ternyata luas tanah yang dijual Tuan Widodo kurang dari 400 meter persegi, tepatnya hanya 390 meter persegi. Ketika dilakukan pengukuran ulang, kekurangan tanah 10 meter tersebut milik Tuan Suparman yang berbatasan dengan tanah milik Tuan Widodo. Dari sinilah timbul sengketa bahwa Tuan Widodo bersikeras tanah miliknya seluas 400 meter persegi bukan 390 meter persegi (sesuai yang tertera dalam sertifikat). Sedangkan Tuan Suparman pun memiliki sertifikat juga yang menerangkan bahwa tanah tersebut termasuk dalam peta hak milik atas namanya. Dari contoh ilustrasi kasus diatas, dapat dilihat bahwa kepastian akan obyek hak adalah masalah yang sangat urgen karena rentan menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan kecermatan dan ke hati-hatian dari pejabat ukur dan panitia pendaftaran tanah dalam menentukan obyek (tanah tertentu) dengan batas-batasnya.
  7. PERANAN / EKSISTENSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
  8. Adanya lembaga PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) merupakan sebuah amanah dari adanya UUPA khususnya pasal 19 tentang pendaftaran tanah dan dijabarkan lebih lanjut tentang PPAT diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1998. Pengertian PPAT dalam peraturan tersebut adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu dan mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. 
    Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta atau sertifikat sebagai alat bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud seperti; jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, dan lain-lain. 
    Dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa PPAT memiliki tugas yang sangat penting dalan masalah pendaftaran tanah dan pembuatan akta-akta atau sertifikat. Sehingga, seorang yang menjadi PPAT memiliki kualifikasi tertentu yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang dan harus dipenuhi setiap orang yang akan menjadi PPAT (calon PPAT).
    [next]
  9. KESIMPULAN
  10. Terjadinya Hak Atas Tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek atau pemegang hak dengan tanah sebagai obyek hak. Sertifikat Hak Atas Tanah adalah bukti terkuat dalam membuktikan hubungan hukum dari suatu hak atas tanah. Tetapi pada kenyataannya, sertifikat hak atas tanah belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum karena Undang-Undang masih membuka celah bagi subyek hukum lain untuk mempermasalahkannya baik secara personal maupun secara kelompok (masyarakat) di lembaga pengadilan.
    [post_ads_2]
  11. DAFTAR BACAAN
  12. Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, Hlm 24 
    Muchtar Wahid, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Penerbit Republika, Jakarta, 2008, Hlm 135 
    Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2008, Hlm 137 Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. 
    Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.
DISCLAIMER:
Konten dari tulisan ini adalah milik mahasiswa yang bersangkutan. Segala sesuatu berkaitan dengan isi tulisan sepenuhnya menjadi otoritas mahasiswa. Penayangan pada website ini juga telah melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

KOMENTAR

Name

AGAMA,2,Biografi,1,BLOG,16,Dosen,26,Download,15,Foto,14,HUKUM,4,HUMANIORA,9,Instagram,7,Jadwal Kuliah,2,Mahasiswa,49,Makalah,6,MANGKUNEGARA,6,Materi Kuliah,13,POLITIK,3,Puisi,1,Reguler A,26,Reguler B,24,Rubrik Mahasiswa,49,Sastra,1,Sejarah,2,Tugas Kuliah,53,
ltr
item
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.: Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah
Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah
Kepastian Hukum Bagi Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s320/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s72-c/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
https://www.mangkunegara.com/2018/11/kepastian-hukum-bagi-pemegang.html
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/2018/11/kepastian-hukum-bagi-pemegang.html
true
8785525627328632150
UTF-8
Tampilkan Semua Post Tidak Menemukan Post TAMPILKAN Baca Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Home HALAMAN POSTS Tampilkan Semua BACA JUGA: TAG ARSIP CARI SEMUA POST Artikel yang Anda cari tidak ditemukan Kembali Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy Semua Seleksi Semua Semua Code Telah Tercopy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy