Perkembangan Hukum di Masyarakat

Perkembangan Hukum di Masyarakat

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban

MANGKUNEGARA.COM - Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Dibuat mandiri oleh mahasiswa dan ditayangkan pada portal mangkunegara.com.

  • [message]
    • ##check##Ditulis Oleh :  M. Hadi Mulyono
      •  Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban Kelas Reguler A
Hukum merupakan suatu aturan yang berlaku dalam masyarakat, baik itu masyarakat yang masih bersifat tradisional maupun masyarakat modern. Secara kodrati ketenangan dan ketenteraman kehidupan dicapai apabila masyarakat menyediakan kontrol, pengawasan sosial, baik tertulis maupun tidak tertulis. Secara realistis unsur-unsur pengawassan sosial ini akan mengalami perubahan dan perkembangan baik secara evolusi maupun revolusi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Implementasi pengaturan merupakan perwujudan dari keinginan kaidah hukum agar fungsi  pengendalian sosial dan kontrol sosial dapat terjelmakan  dalam masyarakat. Oleh karena itu baik hukum maupun  masyarakat harus saling menyesuaikan terhadap  perkembangan yang terjadi, agar terjadi keharmonisan.

Sejak awal pembentukan umat manusia dalam konteks interaksi dalam masyarakat, persoalan kaidah atau norma merupakan jelamaan yang dibutuhkan dalam upaya mencapai harmonisasi kehidupan. Secara empirik sosiologis kaidah atau norma adalah tuntunan atau kunci dalam mencapai stabilitas interaksi sehingga pelanggaran akan kaidah atau norma akan dijatuhi hukuman atau sanksi sosial.[1]
[post_ads]

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itulah hukum meliputi pelbagai peraturan yang menentukan dan mengatur perhubungan orang yang satu dengan yang lain, yakni peraturan-peraturan hidup bermasyarakat yang dinamakan kaidah hukum. Dengan sadar atau tidak, manusia manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan yang hidup itu memberi ancer-ancer perbuatan mana yang boleh dijalankan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Peraturan hidup memberi petunjuk kepada manusia bagaimana ia harus bertingkah laku dan bertindak didalam masyarakat.

Barang siapa yang dengan sengaja melanggar suatu kaidah hukum akan dikenakan sanksi (sebagai akibat pelanggaran kaidah hukum) yang berupa hukuman. Untuk menjamin kelangsungan keseimbangan perhubungan antara anggota masyarakat, diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak dan keinsyafan tiap-tiap anggota masyarakat itu.

Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mengatur anggota masyarakat untuk patuh mentaatinya, menyebabkan terdapatnya keseimbangan dalam masyarakat. Setiap hubungan kemasyarakatan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat. Untuk menjaga agar peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.[2]

Akan tetapi, dalam satu hal, hukum berbeda dari kaidah-kaidah sosial lainnya, yakni bahwa penataan ketentuan-ketentuannya dapat dipaksakan dengan suatu cara yang teratur. Artinya, pemaksaan guna menjamin penataan ketentuanketentuan hukum itu sendiri tunduk pada aturan-aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.[3]

Kaidah agama maupun kaidah hukum yang bersumber pula dari kaidah sosial merupakan payung kehidupan dalam masyarakat. Masyarakat yang tidak beradab adalah masyarakat yang tidak mempunyai kaidah agama maupun kaidah sosial, atau masyarakat yang mengingkari atau menyimpang dari kedua kaidah tersebut. Oleh karena itu sangat diperlukan pembangunan hukum agar keteraturan dalam masyarakat dapat terwujud.

Pembangunan hukum yang mencakup upaya-upaya pembangunan tatanan hukum haruslah dilakukan secara terus menerus agar hukum dapat memainkan fungasinya sebagai pedoman bertingkah laku (fungsi ketertiban) dalam hidup bersama yang imperaktif dan efektif sebagai penjamin keadilan di dalam masyarakat. Tanda-tanda mulai tumbuhnya pengakuan dari pentingnya fungsi hukum dalam pembangunan, menunjukkan bahwa kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa di tengah-tengahkesibukan tentang pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (malaise) atau kekurangpercayaan akan hukum dan gunanya dalam masyarakat.[4]
[post_ads_2]
[next]
Perkembangan Masyarakat
Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat selalu berkembang (berubah), karena hal tersebut merupakan fenomena yang wajar dalam masyarakat. Perubahan sosial hanya bisa diamati, diketahui, atau dikemukakan oleh seseorang melalui pengamatan mengenai susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan tertentu dimasa lalu, dan sekaligus membandingkannya dengan susunan, struktur, dan institusi suatu perikehidupan di masa kini, tidak ada masyarakat yang tidak berubah, semua masyarakat bersifat dinamis, hanya laju dinamikanyalah yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, walau dikenal juga masyarakat statis dan masyarakat dinamis.[5]

Masyarakat statis adalah masyarakat yang cenderung mengalami perubahan yang sangat lambat bahkan pada sektor-sektor tertentu mengalami kemunduran kalau tidak mau dikatakan stagnan (stagnation), seperti halnya budaya pada daerah-daerah tertentu. Sedangkan masyarakat dinamis adalah masyarakat yang cepat sekali mengalami perubahan dengan segala konsekuensinya. Sebenarnya kedua karakteristik di atas, baik statis maupun dinamis, bagi manusia dan atau semua manusia tanpa kecuali pasti sama-sama mempunyai potensi dri dalam dirinya untuk berubah, hanya saja yang menjadi perbedaan itu adalah rentang waktu dan atau lambat cepatnya proses perubahan itu sendiri.

Perkembangan (perubahan) masyarakat biasanya diidentikkan dengan pembangunan. Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu, pembangunan disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”.[6]

Perubahan-perubahan yang terjadi biasanya merupakan suatu kemajuan atau mungkin justru merupakan kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, stratifikasi sosial, tanggung jawab, kepemimpinan, dan sebagainya.
[post_ads]
[next]
Hukum dan Perkembangan Masyarakat
Hukum yang berkembang dalam masyarakat bukanlah hukum yang statis melainkan hukum yang dinamis. Sesungguhnya system hukum bukanlah semata cuma seperangkat aturan statis melainkan refleksi yang senantiasa berubah-ubah dari perkembangan terutama hubungan keragaman karakteristik sosial yang hidup dalam masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, baik perubahan secara cepat maupun perubahan secara lambat. Sejalan dengan pemikiran bahwa hukum adalah reflektif dari keragaman karakterisitik sosial, maka tidak ada hukum yang tidak mengalami perubahan dan perubahan itu senantiasa produk konflik.[7]

Ralf Dahrendorf (1976:162) dalam Sunarto mengatakan bahwa setiap masyarakat tunduk pada proses perubahan dan perubahan ada dimana-mana, disensus dan konflik terdapat dimana-mana, setiap unsur masyarakat menyumbang pada disintegrasi dan perubahan masyarakat, setiap perubahan masyarakat didasarkan pada paksaan beberapa orang anggota terhadap anggota lainnya.[8]

Bagaimana pun juga, hukum itu sesungguhnya berhakikat sebagai organisme yang hidup (es ist und wird mit dem volke) seperti yang dikatakan Von Savigny bahwa hukum akan tetap hidup dan berkembang berseiring dengan perkembangan masyarakat, atas dasar otoritasnya sendiri yang moral. Dalam hal ini hukum harus tetap berfungsi atau berarti bagi kemaslahatan, keteraturan, serta ketertiban masyarakat. Suatu pendekatan lain terhadap arti hukum dilakukan dengan menelaah fungsi yang harus dipenuhi oleh hukum. E. Adamson Hobel dan Karl Llewellyn menyatakan bahwa hukum mempunyai fungsi yang pentingdemi keutuhan masyarakat, fungsi-fungsi itu adalah sebagai berikut :[9]
[post_ads_2]

  1. Menetapkan hubungan antara para warga masyarakat, dengan menetapkan perikelakuan mana yang diperbolehkan dan manayang dilarang.
  2. Membuat alokasi wewenang (authority) dan menetukan dengan seksama pihak-pihak yang secara sah dapat melakukan paksaan dengan sekaluigus memilih sanksi-sanksi yang tepat dan efektif.
  3. Disposisi masalah-masalah sengketa.
  4. Menyesuaikan pola-pola hubungan dengan perubahan-perubahan kondisi kehidupan.


Fungsi hukum sebagai sarana perubahan masyarakat dapat juga dilihat dari berubahnya pola pikir masyarakat atau terbentuknya pola pikir baru dari masyarakat setelah adanya putusan pengadilan tentang masalah-masalah khusus. 

Dengan demikian, atas nama hukum, pengadilan telah menjadi sarana untuk melegitimasi terhadap masalah atau tindakan tertentu yang sedang terjadi atau kontroversi dalam masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi dalam sistem hukum, maka salah satu konsekuensinya akan berujung pada pengaturan secara tertulis. Pengaturan yang bersifat tertulis merupakan dokumen sah menurut hukum modern. Dalam konteks ini maka semua pihak yang terlibat dalam apa-apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan harus tunduk dan taat asas pada apa yang telah diaturnya.

KESIMPULAN
Perubahan hukum dewasa ini harus terus dilakukan seiringdengan perkembangan dan perubahan masyarakat yang terjadi. Hukum harus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada jika tidak ingin tertinggal jauh di belakangnya. Upaya pembaharuan hukum haruslah tetap menjadikan Pancasila sebagai paradigmanya, sebab Pancasila berkedudukan sebagai dasar, idiologi, cita hukum, dan norma fundamental negara yang harus dijadikan orientasi arah, Upaya pembangunan tatanan hukum yang terus menerus ini diperlukan, minimal karena tiga alasan. Pertama, sebagai pelayan bagi masyarakat. Karena hukum itu tidak berada dalam kevakuman, maka hukum harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang dilayaninya yang senantiasa berkembang. Kedua, sebagai alat pendorong kemajuan masyarakat. Ketiga, karena secara realistis di Indonesia saat ini fungsi hukum tidak bekerja efektif, sering dimanipulasi, bahkan jadi alat (instrument efektif) bagi penimbunan kekuasaan.

Oleh karena itu diperlukan kerjasama antara lembaga-lembaga terkait dalam hal perubahan hukum yang harus disesuaikan dengan perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga ketertibaan dan keteraturan dalam masyarakat agar kehidupan masyarakat tetap fungsional.
[post_ads_2]

Daftar Bacaan:
Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Refika Aditma. Semarang. 2007.H.24
Ibid. H.40.
Mochtar Kusmaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni Bandung. 2002. H.24.
Mahfud MD. Membangun Polituk Menegakan Konsitusi. Pustaka LP3ES. Jakarta. 2004.H.63
Sabian Utsman. Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. H. 201.
Mansyor Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insist Press. Yogyakarta. 2009. H. 9.
Sabian Utsman. Op. Cit. H. 188.
Ibid. H. 187.
Soejarno Soekarto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. H. 65.
[1] Saifullah. Refleksi Sosiologi Hukum. Refika Aditma. Semarang. 2007.H.24
[2] Ibid. H.40
[3] Mochtar Kusmaatmadja. Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Alumni Bandung. 2002. H.24.
[4] Mahfud MD. Membangun Polituk Menegakan Konsitusi. Pustaka LP3ES. Jakarta. 2004.H.63
[5] Sabian Utsman. Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum dan Masyarakat. Pustaka Pelajar Yogyakarta. 2009. H. 201.
[6] Mansyor Fakih. Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Insist Press. Yogyakarta. 2009. H. 9.
[7] Sabian Utsman. Op. Cit. H. 188.
[8] Ibid. H. 187.
[9] Soejarno Soekarto. Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2001. H. 65.

DISCLAIMER:
Konten dari tulisan ini adalah milik mahasiswa yang bersangkutan. Segala sesuatu berkaitan dengan isi tulisan sepenuhnya menjadi otoritas mahasiswa. Penayangan pada website ini juga telah melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

KOMENTAR

Name

AGAMA,2,Biografi,1,BLOG,16,Dosen,26,Download,15,Foto,14,HUKUM,4,HUMANIORA,9,Instagram,7,Jadwal Kuliah,2,Mahasiswa,49,Makalah,6,MANGKUNEGARA,6,Materi Kuliah,13,POLITIK,3,Puisi,1,Reguler A,26,Reguler B,24,Rubrik Mahasiswa,49,Sastra,1,Sejarah,2,Tugas Kuliah,53,
ltr
item
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.: Perkembangan Hukum di Masyarakat
Perkembangan Hukum di Masyarakat
Perkembangan Hukum di Masyarakat
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s320/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s72-c/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
https://www.mangkunegara.com/2018/11/perkembangan-hukum-di-masyarakat.html
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/2018/11/perkembangan-hukum-di-masyarakat.html
true
8785525627328632150
UTF-8
Tampilkan Semua Post Tidak Menemukan Post TAMPILKAN Baca Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Home HALAMAN POSTS Tampilkan Semua BACA JUGA: TAG ARSIP CARI SEMUA POST Artikel yang Anda cari tidak ditemukan Kembali Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy Semua Seleksi Semua Semua Code Telah Tercopy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy