Perkuat Perlindungan Hukum Awak Media

Pentingnya Perlindungan Hukum Bagi Wartawan, Refleksi Cangkrukan PWI Tuban

Sebuah Catatan Cangkrukan PWI Tuban

MANGKUNEGARA- ‘WAH’, demikian kira-kira kata mewakili ungkapan pelaksanaan Konfercab II PWI Kabupaten Tuban. Bukan pada tempat dan fasilitasnya. Kemasan acara, topik dan pesan kegiatan yang sarat makna mungkin tidak terukur dengan sebatas materi dan keletihan pelaksana.

Meski dilaksanakan di hotel dengan fasilitas berkecukupan, raut wajah panitia pelaksana tidak bisa dibohongi. Tersurat rasa capek yang luar biasa, demikian terkaan saya. Sesekali saya perhatikan Ketua PWI Tuban 2018-2021, Mas Pipit Wibawanto yang baru saja dilantik terlihat ‘ngantuk’ berat. Sangat dimaklumi, rangkaian kegiatan Konfercab memang menguras tenaga dan pikiran.

Rasanya terbayar sudah. Purna acara yang dikemas Workshop bertajuk “Cangkrukan Media” berjalan lancar tanpa kendala apapun. Antusias peserta cukup menggambarkan kegiatan yang digagas PWI Tuban tersebut sukses dan berhikmah besar. Demikian juga bagi saya.

Sengaja, hingga akhir acara tidak bergeser lebih awal. Terus terang saya tertarik dengan tema yang diangkat. Pun, pemateri juga kredibel pada bidangnya. Tagline dunia media memang menjadi topik hangat. Apalagi mendekati musim pesta demokrasi. Banyak sekali dijumpai “label” media, namun konten tidak berimbang. Menguntungkan satu golongan atau calon tertentu. Bahkan tidak jarang dijumpai portal tertentu yang hanya berisi tudingan-tudingan tidak jelas fakta dan datanya. Namun di branding sedemikian rupa sehingga seolah-oleh perusahaan pers.

Fenomena semacam ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi insan media. Pasalnya, pers mengemban pula fungsi edukasi. Memberikan pemahaman kepada masyarakat apa dan bagaimana perusahaan pers dalam menjalankan profesinya. Sebaliknya, masyarakat sangat membutuhkan pengetahuan dasar etik jurnalistik agar tidak terjebak sebagai agen penyebar berita tidak akurat, tidak berimbang bahkan bermuatan fitnah pada kalangan tertentu.

Seringkali, kebebasan mengemukakan pendapat menjadi alasan pembenar. Bahkan disalah-artikan. Citizen Journalism, demikian platform yang diangkat dan menggeser paradigma media mainstream sebagai sumber utama rujukan. Menjamurnya ‘media sosial’ yang hampir dapat diakses siapapun tentu menjadi salah satu aspek penting awak media untuk melakukan validasi atas segala informasi yang hendak disajikan. Belum lagi tingkat proteksi yang diberikan oleh perusahaan ‘media sosial’ tidak sepenuhnya dapat menjamin akurasi masing-masing pemilik akun.

ABC (Accuracy, Balancing and Clear), pedoman jurnalistik yang pada diskusi disampaikan oleh Mas Imam. Prinsip pokok yang wajib diemban oleh setiap wartawan kala mengangkat topik konten pemberitaan. Begitu pula amanat kode etik jurnalistik dan prinsip umum UU 40/1999 (UU Pers).

Catatan saya, pers memegang peran besar dalam menyukseskan tujuan negara, mencerdaskan kehidupan bangsa. Masyarakat dengan mudah mengetahui informasi apa pun berkat media. Terlebih dunia digital telah merambah kalangan segala usia. Jadi, jika dalam dunia advokasi dikenal dengan istilah officium nobile (profesi yang mulia), kiranya profesi jurnalistik tidak lah berbeda. Sama-sama menjalankan profesi yang mulia.

Wajar menurut saya, porsi imunitas diberikan pula pada awak media. Layaknya advokat yang menjalankan profesi untuk kepentingan klien baik di dalam maupun di luar Pengadilan mendapat perlindungan hukum (Pasal 16 UU 18/2003 jo Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013), wartawan sepatutnya memperoleh perlakuan sama.

Legal spirit pembentukan UU Pers tampaknya sudah mulai memunculkan benih-benih imunitas bagi wartawan. Hal ini terlihat pada ketentuan Pasal 8 UU Pers yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi wartawan saat menjalankan profesinya. Meskipun dirumuskan secara umum, setidaknya cukup memberi dasar bahwa wartawan memiliki kekebalan dalam menjalankan profesinya.

Ke depan, saya berharap ketentuan Pasal 8 UU Pers lebih dijabarkan secara teknis agar tidak mudah memunculkan penafsiran ganda. Saat ini, pelaksanaan prinsip imunitas wartawan masih sebatas dibingkai melalui MoU antara Dewan Pers, Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Manakala terdapat perkara hukum menyangkut awak media, penyelesaian terlebih dahulu diarahkan melalui mekanisme Dewan Pers.

Pemberian hak imunitas bagi wartawan merupakan hal penting. Wartawan tidak jarang berada pada lini terdepan saat melakukan investigasi. Wartawan dalam hal-hal tertentu juga berperan sebagai kontrol eksternal proses penegakan hukum. Karenanya, perlindungan hukum bagi wartawan berupa hak imunitas sepatutnya menjadi skala prioritas.

Hak imunitas wartawan tidak semata-mata diartikan seorang wartawan kebal hukum. Jika terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik, tetap ada proses hukum baginya. Melalui proses internal oleh Dewan Pers.

Catatan lain, Dewan Pers perlu menerapkan mekanisme kontrol terhadap pelaksanaan putusan yang telah diambil. Dalam beberapa perkara yang diproses oleh Dewan Pers, pelaksanaan rekomendasi harus mendapatkan pengawasan. Hal ini sebagai bentuk profesionalitas dan terjaminnya kepastian hukum bagi pengadu maupun teradu.

Menyandarkan pada proses hukum umum jika rekomendasi putusan Dewan Pers tidak dijalankan sebenarnya bukanlah solusi. Justru menampakkan inkonsistensi pemberian imunitas wartawan dalam menjalankan profesinya. Jika konsisten, maka perkara menyangkut insan pers, final diselesaikan melalui Dewan Pers.

Secara praktis, penuangan mekanisme beracara melalui UU Pers setidaknya akan menjadi payung hukum berkaitan kompetensi memeriksa dan mengadili perkara. Perkara Pers yang belum diproses melalui mekanisme Dewan Pers namun sudah di-meja hijau-kan harus dianggap premature.

Dewan Pers juga diharapkan mampu menjalin hubungan multilateral. Kebebasan Pers yang memberitakan lintas negara, tidak menutup kemungkinan terdapat persoalan. Pencari keadilan tidak perlu harus datang ke negara tempat memberitakan yang (dianggap) salah, cukup mengadu melalui Dewan Pers setempat dapat dilakukan proses hukum.

Mas Mahmud, Pemateri yang lain juga menambahkan akan pentingnya sertifikasi wartawan. Memang, media saat ini tidak jarang menjadi ‘jurus jitu’ mengubah mindset masyarakat. Termasuk dalam perkara hukum.

Oknum yang mengaku sebagai wartawan namun tidak memiliki kualifikasi khusus harus ditertibkan agar tidak mencoreng citra media di mata masyarakat. Lantas bagaimana dengan berita hoax, menyesatkan, atau bahkan perusahaan berbasis berita yang ‘abal-abal?’ Menurut UU Pers, pemberitaan yang demikian bukan termasuk kategori konten jurnalistik. Maka, tidaklah perlindungan hukum UU Pers diberikan padanya.

Sedikit catatan saya sebagai referensi. Sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada pengurus PWI Kabupaten Tuban 2018-2021 yang baru, semoga amanah dan membawa barokah bagi kita semua.
***
Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.