Narapidana Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif

Narapidana Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif

Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban
MANGKUNEGARA.COM - Tulisan ini merupakan tugas mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum (PIH). Dibuat mandiri oleh mahasiswa dan ditayangkan pada portal mangkunegara.com.
  • [message]
    • ##check##Ditulis Oleh :  Nurul Hidayati
      • Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban Kelas Reguler B
Kali ini saya akan membuat arikel yang bertema Antinomi kepastian hukum dan keadilan. Dalam menegakkan hukum ada unsur kepastian hukum dan keadilan, namun dalam prakteknya seringkali tak seimbang antara kedua unsur tersebut. Pandangan yang menyatakan bahwa terdapat antinomi antara keadilan dan kepastian hukum umumnya berdasar pada pandangan bahwa kepastian hukum hanya dapat ditegakkan apabila hukum positif benar-benar diterapkan. Sedangkan nilai-nilai keadilan tidak hanya memandang hukum positif saja sebagai dasar penderaan terhadap pihak yang bersalah, melainkan juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai luhur manusia.

Dalam menghadapi antinomy tersebut peran penerap hukum sangat diperlukan. Peranan tersebut akan terlihat pada saat penerapan hukum dihadapkan kepada persoalan yang konkret.di situ,penerapan hukum harus mampu untuk melakukan pilihan mana yang harus dikorbankan,kepastian hukum ataukah keadilan. Adapun yang menjadi acuan dalam hal ini adalah moral. Jika kepastian hukum yang di kedepankan,penerapan hukum harus pandai-pandai memberikan interpretasi terhadap undang-undang yang ada.Tanpa memberikan interprensi yang tepat,akan berlaku lex dura sed tamen scripta,yang terjemahanya,’undang-undang memang keras, tetapi mau tidak mau memang demikian bunyinya’.Sebagai ,mana telah dikemukakan bahwa dalam hal melakukan tindakan kemanusiaan dan mempunyai kemaslahatan,pemerintahan dalam melakukanya tanpa perlu adanya aturan atau bahkan mungkin menyimpangi prosedur baku.Dalam hal demikian kepastian hukum dapat dikorbankan.begitu pula pengadilan,dengan berlandaskan  moral ia dapat putuskan yang berbeda untuk kasus serupa yang sudah diputus oleh pengadilan terdahulu jika pengadilan itu menimbang bahwa putusan pengadilan terdahulu tersebut secara moral perlu diperbaiki.[1]
[post_ads] 
Dalam menjaga kepastian hukum, peran pemerintah dan pengadilan sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang diatur oleh undang-unndang yang bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa perraturan demikian batal demi hokum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yangterjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyataka batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam itu tidak memberikan kepasian hokum da akibanya hokum idak mempunyai daya predikbilitas.[2]

Contohnya seperti praktik hukum di Negara kita,   sesuai dengan putusan MA yang menyatakan bahwa napi koruptor boleh mencalonkan sebagai anggota legeslatif, itu merupakan putusan yang menjadikan masyarakat bertanya-tanya akan kepastian hukum di Indonesia, menurut menteri hukum dan HAM Yasona Laoly setiap warga Negara memiliki hak yang sama termasuk hak dalam berpolitik, sesuai dengan ketentuan pasal 43 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”.

Keputusan tersebut menjadi pro dan kontra dalam masyarakat karena untuk sebuah pekerjaan yang ringan saja kita dituntut tidak boleh memiliki cacatan kriminal, bisa dibilang hanya seorang maling ayam untuk masuk kerja pun susah, karena memiliki catatan kriminal dan perusahaan takut untuk menerima karena dikhawatirkan akan merugikan perusahaan, karena dia pernah menjadi seorang maling meskipun hanya maling ayam, namun kali ini negara menerima atau memberi peluang kepada seorang pencuri uang rakyat kembali menjadi wakil rakyat, disini terlihat ketidakadilan antara  golongan atas dan golongan bawah, jika  hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir, sedangkan penghilangan hak hanya dapat dimungkinkan oleh 2 hal yaitu UU dan keputusan pengadilan, dan UU dibuat oleh legeslatif dengan adanya keputusan tersebut terlihat semakin negatif legeslatif dimata masyarakat karena peraturan yang dibuat menguntungkan legeslatif itu sendiri. Dengan penyimpangan terhadap aturan yang di buat oleh mereka yang berwenang membuat aturan menyebabkan adanya ketidak pastian hukum[3].

Menurut ketentuan pasal 23 ayat 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM  dinyatakan bahwa “Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Dan para calon anggota legeslatif akan melakukan apa saja agar mereka bisa dipilih masyarakat. Sulit dibantah bahwa keinginan untuk berkuasa seringkali menguasai kehidupan individu atau kelompok. Pada kehidupan individu, dorongan atau kekuasaan menjelma dalam berbagai bentuk bergantung kepada kualitas dan kapasitas individu tersebut. Dorongan itu dapat saja berupa keinginan untuk mempunyai kekuasaan politis, kekuasaan finansial atau kekuasaan intelektual. Dalam kehidupan sosial telah banyak contoh, yaitu ambisi suatu partai untuk menjadi partai pemerintah disuatu Negara, kekuasaan finansial suatu grup perusahaan yang menentukan kebijakan politik suatu Negara, kekuasaan intelektual kaum teknorat yang menentukan kehidupan bernegara.[4]
[post_ads_2]
Dan dalam pemilihan wakil rakyat ini seringkali terjadi praktik pemberian imbalan berupa uang kepada pemilih, dengan adanya pemberian imbalan kepada pemilih akan menghilangakan pandangan negatif masyarakat terhadap calon legeslatif yang notabene seorang narapidana korupsi. Karena adanya koruptor yang mencuri uang rakyat dampaknya tak langsung dirasakan oleh rakyat sedangkan pemberian upah untuk memilih akan langsung bisa dirasakan karna berupa uang tunai.

Disamping itu meskipun zaman sudah modern tapi masih banyak juga masyarakat yang tertinggal berita, jadi tidak semua masyarakat mengetahui bahwasannya orang tersebut adalah seorang koruptor, dan masyarakat awam bahkan tidak tau apa itu korupsi, kadang kala juga banyak masyarakat yang berpandangan bahwa korupsi itu mencuri uang Negara dan mereka tak sadar bahwa uang Negara itu adalah uang rakyat.

Didalam pemilu memang KPU memiliki wewenang memberi tanda pada surat suara, diterangakan bahwa orang tersebut adalah seorang narapidana korupsi namun semua itu kalah dengan uang imbalan yang diberikan calon legeslatif kepada pemilih, dengan adanya pemberian imbalan tersebut menghilangakn atau menghapus azas pemilu yang jujur dan adil.

Kesimpulan

Adanya putusan MA diatas bahwa orang yang sudah mencuri uang rakyat diberi kekuasaa lagi untuk menjadi wakil rakyat, menurut saya disini negara tidak benar-benar memberantas korupsi, seharusnya koruptor benar-benar dimiskinkan dengan cara didenda, dipenjara, dan disita hartanya agar memberi efek jera pada koruptor, bukan malah di beri kekuasaan lagi untuk menjadi wakil rakyat, karena seharusnya negara mencari kandidat-kandidat untuk menjadi wakil rakyat itu adalah seseorang yang baik dan tidak pernah melanggar hukum, semakin terlihat bahwa hukum di Indonesia itu tumpul keatas runcing kebawah, kedilan hanya milik mereka yang memiliki uang dan punya kekuasaan.
[post_ads]

Daftar Bacaan:




[1] Peter Mahmud Marzuki, Antonimi Dalam Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 139
[2] Peter Mahmud Marzuki, Kepastian hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 138
[3] Peter Mahmud Marzuki, Kepastian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 136
[4] Peter Mahmud Marzuki, Hukum Dan Kekuasaan, Prenada Media, Jakarta, 2005, h. 74 
DISCLAIMER:
Konten dari tulisan ini adalah milik mahasiswa yang bersangkutan. Segala sesuatu berkaitan dengan isi tulisan sepenuhnya menjadi otoritas mahasiswa. Penayangan pada website ini juga telah melalui persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

KOMENTAR

Name

AGAMA,2,Biografi,1,BLOG,16,Dosen,27,Download,15,Foto,14,HUKUM,5,HUMANIORA,9,Instagram,7,Jadwal Kuliah,2,Mahasiswa,49,Makalah,6,MANGKUNEGARA,6,Materi Kuliah,13,POLITIK,3,Puisi,1,Reguler A,26,Reguler B,24,Rubrik Mahasiswa,50,Sastra,1,Sejarah,2,Tugas Kuliah,54,
ltr
item
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.: Narapidana Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif
Narapidana Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif
Narapidana Koruptor Boleh Mencalonkan Diri Menjadi Anggota Legislatif
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s320/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
https://4.bp.blogspot.com/-fPEFT_geQzA/W_AdAm9FAEI/AAAAAAAAASg/E0bSS5RiFU0fnIWOclrandCvei-0HRpAQCLcBGAs/s72-c/ILUSTRASI%2BTUGAS.png
Website Resmi | Dr. RM. Armaya Mangkunegara, S.H., M.H.
https://www.mangkunegara.com/2018/12/narapidana-koruptor-boleh-mencalonkan.html
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/
https://www.mangkunegara.com/2018/12/narapidana-koruptor-boleh-mencalonkan.html
true
8785525627328632150
UTF-8
Tampilkan Semua Post Tidak Menemukan Post TAMPILKAN Baca Selengkapnya Balas Batalkan Balasan Hapus Oleh Home HALAMAN POSTS Tampilkan Semua BACA JUGA: TAG ARSIP CARI SEMUA POST Artikel yang Anda cari tidak ditemukan Kembali Ke Beranda Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jum'at Sabtu Ming Sen Sel Rab Kam Jum Sab Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des baru saja 1 menit yang lalu $$1$$ minutes ago 1 jam yang lalu $$1$$ hours ago Kemarin $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago lebih dari 5 minggu yang lalu Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share. STEP 2: Click the link you shared to unlock Copy Semua Seleksi Semua Semua Code Telah Tercopy Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy